Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyampaikan pandangannya mengenai peluang ganti rugi yang diajukan oleh Roy Suryo.

Tuntutan tersebut berkaitan dengan proses hukum tudingan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang sebelumnya sempat bergulir.

Menurut Refly, Roy Suryo masih memiliki peluang besar untuk mendapatkan total ganti kerugian sebesar Rp206 juta.

Angka tersebut terdiri dari permohonan kerugian materiil sebesar Rp106 juta serta kerugian immateriil senilai Rp100 juta.

Permohonan itu diajukan menyusul putusan praperadilan yang menyatakan tindakan penangkapan, penggeledahan, dan penahanan terhadap Roy Suryo tidak sah.

Refly menilai hakim masih mempunyai ruang untuk mempertimbangkan rasa keadilan dalam menentukan besaran nominal ganti rugi tersebut.

Meskipun terdapat aturan batas maksimal di dalam PP Nomor 92 Tahun 2015, situasi ekonomi saat ini dinilai telah mengalami banyak perubahan.

Aturan batas maksimal plafon Rp100 juta itu dinilai sudah dibuat sekitar 11 tahun yang lalu oleh rezim aturan pidana lama.

Oleh karena itu, hakim dipandang bisa mempertimbangkan tuntutan yang lebih besar demi memenuhi rasa keadilan yang memadai.

Perkara ini juga berada dalam situasi transisi hukum acara pidana menyusul pemberlakuan UU Nomor 20 Tahun 2025.

Undang-undang baru tersebut menggantikan aturan lama dan secara khusus mengatur hak atas ganti kerugian bagi seseorang yang mengalami penahanan tidak sah.

Persoalan landasan aturan hukum yang digunakan menjadi sangat penting karena adanya ketentuan peralihan dalam undang-undang baru.

Sementara itu, rangkaian perkara antara Roy Suryo dan pihak terkait dijadwalkan akan segera memasuki sidang perkara utama.

Sidang lanjutan tersebut rencananya akan dilangsungkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 17 September 2026.