Kisah Prabowo sering abaikan naskah resmi saat pidato di depan umum
Presiden RI Prabowo Subianto mengakui bahwa ia sering diingatkan staf agar berpidato sesuai naskah.
Hal tersebut disampaikannya ketika menghadiri peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat di Indonesia Arena, Jakarta.
Prabowo menceritakan bahwa materi yang disiapkan oleh para stafnya sebenarnya sangat bagus dan lengkap.
Pemaparan tersebut juga dilengkapi dengan data serta infografis yang sangat banyak dalam lembaran teks.
Kendati demikian, Prabowo lebih memilih merangkum esensi dari naskah tersebut saat berbicara di podium.
Dia berpendapat bahwa dirinya tinggal meminta maaf jika nantinya ada pernyataan spontan yang keliru.
Sebelumnya, Prabowo juga pernah menyinggung nasihat serupa saat hadir dalam acara puncak harlah Partai Kebangkitan Bangsa.
Saat itu, ia berseloroh bahwa membaca teks secara utuh di podium berpotensi membuat audiens mengantuk.
Berbagai pernyataan spontan yang disampaikannya sepanjang tahun ini kerap mengundang perbincangan publik.
Beberapa di antaranya sempat menimbulkan polemik yang kemudian ditanggapi oleh pihak Istana serta partai koalisi.
Pengalaman Spontan di Podium dan Polemik Diksi
Kebiasaan berpidato di luar naskah resmi tersebut bukan hanya sekali ini saja memancing perhatian luas dari publik.
Sepanjang tahun ini, sejumlah pernyataan spontan Prabowo yang disampaikan di luar teks acap kali memicu perdebatan di ruang publik dan mengundang polemik tersendiri.
Beberapa catatan di antaranya ketika dirinya melontarkan sebutan historis tertentu yang ditujukan bagi pihak-pihak yang dinilai bersikap sinis terhadap kemajuan bangsa.
Terkait diksi tersebut, pihak Istana melalui Kepala Badan Komunikasi sempat meminta publik agar lebih memfokuskan perhatian pada substansi kebijakan ketimbang terjebak pada istilah yang digunakan.
Selain itu, pernyataan spontan mengenai aksi unjuk rasa yang disampaikannya pada pertengahan tahun lalu juga sempat menuai beragam tanggapan dari berbagai kalangan.
Menanggapi polemik yang terjadi saat itu, jajaran partai koalisi pemerintah lantas memberikan pembelaan dengan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan bentuk keprihatinan agar ruang demokrasi tetap terjaga dengan baik tanpa dinodai kepentingan praktis.
Update Terbaru
Pilih Mana? Ini Perbedaan Bedak Marcks Active vs Classic Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Aturan Pakai Serum Wardah Sesuai Kulit agar Lembap Maksimal
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Waktu Tepat Minum Teh Hijau untuk Pencernaan Sehat
Rabu / 18-11-2026, 06:28 WIB
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB






