Pemerintah Indonesia saat ini masih belum memiliki rencana konkret untuk menurunkan besaran tarif Pajak Pertambahan Nilai.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemangkasan pajak tersebut berisiko mempersempit ruang fiskal keuangan negara.

Purbaya menyampaikan pemantauan situasi terus berjalan untuk merespons dinamika kebijakan fiskal global yang terjadi di negara lain.

Kebijakan luar negeri seperti langkah Jepang memangkas pajak konsumsi makanan menjadi sorotan karena didasari oleh faktor ekonomi.

Perekonomian Jepang dinilai telah lama mengalami perlambatan sehingga membutuhkan intervensi dorongan pertumbuhan yang berbeda.

Sementara itu, strategi yang dipilih Indonesia fokus pada penyaluran beragam stimulus untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat.

Program bantuan yang disiapkan negara mencakup subsidi langsung, bantuan sosial, hingga dukungan pembiayaan kendaraan listrik.

Purbaya mengingatkan bahwa penurunan tarif pajak tidak bisa dilakukan secara sembarangan tanpa perhitungan dampak penerimaan.

Pengurangan pungutan tanpa perhitungan matang dikhawatirkan dapat memicu pembengkakan defisit anggaran serta lonjakan utang.

Pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan pengelolaan utang yang terkendali.

Ketiadaan ruang fiskal akibat penurunan PPN akan langsung berdampak pada kapasitas negara dalam membiayai subsidi penting.

Evaluasi dan penimbangan secara hati-hati terus dilakukan agar berbagai program bantuan bagi masyarakat tetap berjalan.