Partai Solidaritas Indonesia melontarkan kritik keras terhadap langkah hukum yang ditempuh oleh pakar hukum tata negara Denny Indrayana.

Denny sebelumnya mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugurkan status Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Politisi PSI Dedek Prayudi menilai alasan yang digunakan oleh Denny tidak masuk akal karena didasarkan pada sayembara ijazah.

Sayembara tersebut dinilai sepi peminat dan tidak menunjukkan adanya pembuktian substansial terkait keaslian dokumen.

Uki, sapaan akrab Dedek, bahkan meragukan apakah Denny benar-benar berniat untuk memenangkan perkara hukum tersebut di persidangan.

Ia mempertanyakan modalitas hukum yang dibawa oleh Denny ke Mahkamah Konstitusi dalam pengajuan perkara sengketa pemilu.

Di sisi lain, Denny Indrayana resmi menutup sayembara pencarian ijazah Gibran pada tanggal 9 September 2026 yang lalu.

Penutupan itu dilakukan karena tidak ada satupun peserta yang mampu menunjukkan bukti kelulusan yang dipersyaratkan.

Total hadiah sayembara yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat luas dilaporkan mencapai angka mencapai Rp10,3 miliar.

Selain menyoroti sepinya peminat, Uki juga menyinggung rekam jejak Denny yang sempat berstatus sebagai tersangka kasus payment gateway dan berada di luar negeri.

Menurutnya, latar belakang tersebut membuat Denny tidak memiliki otoritas moral maupun hukum yang memadai untuk mempermasalahkan keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden.

Lebih lanjut, Uki menilai langkah membawa persoalan ini melalui Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi sebagai tindakan yang meludahi penalaran seorang pakar hukum.

Ia menduga gugatan tersebut lebih condong sebagai bentuk tindakan politis ketimbang upaya hukum yang serius demi mencari keadilan di persidangan.