Pemilik kendaraan yang berpindah kepemilikan atau domisili diimbau segera mengurus proses mutasi agar tidak menghadapi kendala administrasi.

Penundaan pengurusan dokumen berpotensi memicu berbagai kerugian finansial yang merugikan pemilik kendaraan di kemudian hari.

Mutasi kendaraan merupakan prosedur pemindahan berkas serta data administrasi dari satu wilayah ke wilayah lain.

Proses ini terbagi menjadi dua jenis utama, yakni mutasi satu daerah dalam satu provinsi dan mutasi lintas provinsi.

Syarat Berkas dan Dokumen Mutasi Kendaraan

Untuk kendaraan pribadi, pemohon wajib melengkapi STNK asli beserta fotokopi serta BPKB asli dan fotokopi.

Syarat lainnya meliputi KTP asli pemilik lama, KTP asli serta fotokopi pemilik baru, dan bukti pembayaran PKB terbaru.

Pemohon juga harus menyertakan Surat Keterangan Pindah Domisili dari kelurahan atau kecamatan setempat.

Dokumen pendukung lain mencakup hasil cek fisik kendaraan, surat kuasa bermeterai jika dikuasakan, dan kuitansi pembelian.

Sementara itu, kendaraan perusahaan memerlukan dokumen tambahan berupa akta pendirian, surat kuasa pimpinan, dan domisili.

Prosedur dan Tahapan Pengurusan di Samsat

Pengurusan mutasi dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu mutasi keluar di Samsat asal dan mutasi masuk di tujuan.

Di Samsat asal, pemohon membawa kendaraan untuk cek fisik dan membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Selanjutnya, pemohon menyerahkan berkas mutasi keluar ke Samsat wilayah domisili baru untuk mendapatkan STNK serta plat nomor.

Dampak Negatif Menunda Mutasi Kendaraan

Kelalaian dalam mengurus mutasi membuat status legalitas kendaraan bermasalah saat terjadi razia jalan raya.

Pemilik juga berisiko menghadapi denda keterlambatan dan skema pajak progresif di alamat lama.

Selain itu, harga jual kendaraan bisa anjlok karena calon pembeli enggan menanggung kerumitan balik nama.