Pemerintah menetapkan target baru agar proses pengurusan perizinan tenaga kerja asing bisa selesai dalam waktu lima hari saja.

Percepatan layanan ini terwujud berkat integrasi sistem yang melibatkan tiga kementerian sekaligus demi memberi kepastian bagi investor.

Langkah strategis tersebut ditandai lewat penandatanganan dua Surat Keputusan Bersama antara kementerian terkait.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P. Roeslani menyatakan integrasi sistem ini dirancang untuk memberikan kepastian durasi waktu.

Sistem yang digabungkan meliputi Online Single Submission, SIAPkerja, serta aplikasi All Indonesia secara menyeluruh.

Integrasi tersebut memangkas alur birokrasi mulai dari Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing hingga penerbitan berbagai jenis izin tinggal.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto memastikan pihaknya siap merampungkan sektor keimigrasian dalam kurun waktu lima hari.

Meskipun proses dipermudah, pemerintah tetap menerapkan penyaringan ketat terhadap tenaga kerja asing yang masuk ke dalam negeri.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan setiap investor wajib mengajukan dokumen Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing terlebih dahulu.

Pemerintah memberlakukan daftar positif untuk memastikan tenaga kerja asing yang datang memang memiliki keahlian yang belum tersedia di Indonesia.

Selain itu, kehadiran tenaga kerja asing juga dipastikan wajib disertai dengan proses alih pengetahuan serta teknologi kepada sumber daya lokal.

Pengawasan bersama dan penegakan hukum yang tegas akan terus diperketat guna mengantisipasi segala potensi pelanggaran di lapangan.

Rangkaian integrasi layanan dari tiga kementerian ini rencananya mulai diterapkan secara resmi pada akhir September 2026.