Saksi mengungkapkan bahwa regulasi pembagian kuota haji tambahan menjadi lima puluh persen merupakan kebijakan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Kebijakan Kuota Haji Tambahan

Perencana Ahli Madya Sekretariat Ditjen PHU Kementerian Agama, Slamet, memberikan kesaksian di hadapan majelis hakim.

Jaksa Penuntut Umum KPK mengonfirmasi pembahasan Keputusan Menteri Agama yang dikeluarkan pada bulan Desember 2023 lalu.

Berdasarkan informasi Sekretaris Ditjen PHU, Yaqut mengeluarkan kebijakan kuota haji reguler dan khusus sebesar lima puluh banding lima puluh.

Dinilai Menyalahi Aturan

Slamet menyatakan bahwa pembagian kuota tambahan tersebut menyalahi prinsip keadilan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.

Kebijakan itu juga dinilai melanggar hasil keputusan rapat kerja antara Komisi VIII dengan Kementerian Agama tertanggal 27 November 2023.

Komposisi nilai manfaat BPIH seharusnya masih menggunakan aturan sembilan puluh dua persen untuk reguler dan delapan persen untuk khusus.

Proses Hukum Kasus Korupsi

Kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan ini menyeret empat orang terdakwa ke meja hijau.

Negara diduga mengalami kerugian keuangan sejumlah Rp622.090.207.166,41 berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif BPK RI.

Persidangan masih terus berproses untuk menguak aliran dana serta pihak-pihak lain yang turut diperkaya dalam perkara tersebut.