Aparat penegak hukum berhasil membongkar praktik judi daring yang dijalankan oleh warga negara asing di wilayah Kabupaten Tangerang.

Kantor sindikat tersebut berlokasi di sebuah apartemen dan melibatkan tenaga kerja asal luar negeri selama beroperasi.

Petugas mengamankan total tujuh orang pelaku yang terdiri dari empat warga negara China dan tiga warga negara Vietnam.

Pengungkapan jaringan ini bermula ketika petugas menaruh curiga terhadap permohonan perpanjangan izin tinggal kunjungan.

Lima orang pemohon tercatat menggunakan inisial WH, ZL, LVT, DVD, serta DIH dan diduga memalsukan berkas perizinan.

Pemeriksaan lanjutan di lokasi kediaman para pelaku memunculkan temuan perangkat elektronik dalam jumlah yang tidak wajar.

Perangkat tersebut diketahui beroperasi secara otomatis untuk mendukung kegiatan jaringan judi online yang mereka jalankan.

Kantor ilegal itu tercatat sudah beroperasi selama satu bulan penuh sebelum akhirnya digerebek oleh pihak berwenang.

Para pekerja di lokasi tersebut dilaporkan menerima bayaran sebesar Rp13 juta rupiah setiap bulannya.

Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Banten Barron Ichsan menyampaikan penjelasan tersebut dalam sesi jumpa pers resmi.

Dua pelaku tambahan baru berhasil diamankan langsung dari kawasan Bandara Soekarno Hatta.

Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan bahwa para pelaku memiliki peran mulai dari mengatur alur kas hingga operator.

Sementara itu, para warga negara Vietnam yang direkrut bertugas menyediakan rekening pribadi untuk kebutuhan operasional.

Situs judi online yang dikelola kelompok ini diduga tidak menargetkan masyarakat Indonesia sebagai sasaran utama.

Sasaran operasional situs tersebut ditujukan langsung kepada warga negara Vietnam dengan nilai keuntungan besar.

Keuntungan harian sindikat ini diperkirakan mencapai puluhan hingga ratusan juta mata uang Dong Vietnam.

Kelompok tersebut terbiasa membuat situs web baru apabila situs lama mereka mengalami pemblokiran atau ditutup.

Pihak Imigrasi masih terus menjalankan rangkaian penyelidikan mendalam untuk mengantisipasi keterlibatan pihak lain.

Ancaman hukuman bagi para pelaku merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Para tersangka terancam hukuman penjara lima tahun serta denda sebesar Rp200 juta rupiah atas perbuatannya.