Politisi Partai Solidaritas Indonesia Dedy Nur Palakka menyoroti langkah hukum yang ditempuh oleh pakar tata negara Denny Indrayana.

Denny berencana mengajukan permohonan sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 10 September 2026.

Gugatan tersebut secara khusus bertujuan untuk mendiskualifikasi posisi Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya.

Dedy melayangkan kritik tajam terhadap petitum atau tuntutan utama yang diajukan oleh Denny kepada majelis hakim.

Menurut Dedy, Gibran saat ini bukan lagi berstatus sebagai calon wakil presiden dalam kontestasi politik.

Ia menegaskan bahwa Gibran sudah resmi dilantik dan menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden selama dua tahun.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dedy melalui akun media sosial pribadinya pada hari Kamis.

Sebelumnya, Denny Indrayana memastikan diri akan mendaftarkan permohonan sengketa tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Langkah ini dipersiapkan sebagai kejutan politik yang menargetkan posisi Gibran sebagai Wakil Presiden terpilih.

Inti dari materi gugatan tersebut adalah persoalan dugaan ketidaklengkapan syarat pendidikan bagi seorang calon wakil presiden.

Dalam dokumen berkas yang akan diserahkan, terdapat enam tuntutan utama yang diajukan kepada majelis hakim.

Tuntutan tersebut turut berdampak pada Komisi Pemilihan Umum serta Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Salah satu petitum meminta pembatalan keputusan KPU terkait penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden.

Pemohon juga meminta pembatalan pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden yang sebelumnya dilakukan oleh MPR.

Selain itu, terdapat permintaan agar MPR menggelar sidang untuk memilih wakil presiden baru dari dua nama usulan presiden.

Proses pemilihan tersebut diminta berlangsung maksimal 60 hari setelah putusan dibacakan sesuai aturan UUD 1945.