Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan saldo awal sebesar Rp50 ribu yang diberikan pemerintah dalam rekening masyarakat dapat ditarik oleh pemiliknya.

Dana saldo awal tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dengan target sasaran sekitar 200 juta penduduk di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah memperkirakan total kebutuhan anggaran untuk program pembukaan rekening tersebut mencapai sekitar Rp11 triliun dan akan dicairkan secara bertahap.

Skema penganggaran program ini masih dibahas bersama Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan sebelum resmi diluncurkan menjelang akhir tahun.

Program rekening perbankan ini nantinya akan dikonsolidasikan dengan rekening yang sudah dimiliki oleh masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia.

Pemerintah menggunakan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya nomor induk kependudukan untuk proses pembukaan rekening.

Rekening tersebut dirancang untuk mendukung berbagai program pemerintah termasuk penyaluran bantuan sosial serta sistem pembayaran QRIS tanpa biaya bagi pelaku usaha mikro.

Inisiatif strategis ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh warga Indonesia mempunyai akses kepemilikan rekening perbankan resmi.

Teknis Pelaksanaan dan Perbankan

Pemerintah menyiapkan BRI untuk pembukaan rekening di seluruh Indonesia, sementara BSI akan melayani wilayah Aceh sesuai prinsip syariah.

Teknis pembukaan rekening serta mekanisme verifikasi data kependudukan masih dimatangkan bersama otoritas perbankan nasional.

Data kependudukan dari Dukcapil akan dipadankan dengan sistem Bank Indonesia untuk mendukung kelancaran infrastruktur pembayaran digital.