Badan Pengawasan Obat dan Makanan membeberkan salah satu faktor pemicu kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis.

Penjelasan tersebut disampaikan oleh Kepala BPOM, Taruna Ikrar, dalam agenda rapat bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pihak BPOM menerima mandat khusus untuk membantu mengatasi permasalahan keracunan yang terjadi pada pelaksanaan program tersebut.

Mandat pengawasan ini tertuang secara resmi di dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 mengenai Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Berdasarkan aturan pada Pasal 24, BPOM mengemban tugas untuk mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan program secara menyeluruh.

Pengawasan tersebut mencakup pemeriksaan bahan baku makanan hingga penanganan apabila muncul kejadian luar biasa seperti keracunan.

Dalam menjalankan tugas pengawasan tersebut, BPOM mendapatkan alokasi beban anggaran senilai Rp509 miliar dari total anggaran program.

Jumlah anggaran yang dialokasikan tersebut bahkan tercatat jauh lebih besar daripada total anggaran operasional BPOM dalam kurun waktu satu tahun.

Menanggapi hal tersebut, Taruna menyebut lembaganya telah menyusun sebanyak 21 program kerja yang telah diusulkan kepada pihak BGN.

Kendati demikian, seluruh usulan program yang diajukan oleh pihak BPOM itu masih harus menunggu persetujuan lanjutan.

Sebagai langkah antisipasi untuk menekan angka kasus keracunan, BPOM berencana memperketat aturan waktu produksi serta distribusi makanan.

Langkah pengetatan tersebut merujuk pada temuan kasus keracunan di Sidoarjo yang menunjukkan adanya jeda waktu terlalu lama.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, terdapat rentang waktu lebih dari enam jam sejak makanan selesai dimasak hingga sampai ke tangan penerima.