Kasus keracunan massal yang melanda puluhan ribu peserta didik memicu desakan keras kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas meminta parlemen segera menggunakan hak interpelasi serta hak angket.

Desakan tersebut diajukan untuk mengusut tuntas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang dinilai bermasalah.

Akumulasi persoalan tata kelola hingga dugaan penyelewengan anggaran turut menjadi sorotan tajam lembaga riset tersebut.

Sorotan Puluhan Ribu Korban

Jumlah korban keracunan dilaporkan telah menimpa lebih dari 43.000 siswa di berbagai daerah.

Program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini berjalan secara bertahap sejak Januari 2025.

Dampak kesehatan serius turut ditemukan pada korban salah satunya di Brastagi.

Kasus tersebut bahkan disebut menyebabkan gangguan daya ingat hingga 70 persen bagi siswa terdampak.

Fernando menilai angka korban ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah dan DPR.

Fungsi pengawasan parlemen dinilai tidak boleh mandul menghadapi persoalan keselamatan anak.

Tuntutan Pertanggungjawaban Pemerintah

Penyelesaian masalah dinilai tidak cukup hanya mengandalkan sanksi administratif bagi pengelola tingkat Satuan Pelayanan.

Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang kekuasaan tertinggi diminta bertanggung jawab penuh.

Penggunaan instrumen penyelidikan oleh DPR diperlukan agar evaluasi tidak berhenti pada tataran teknis pelaksana.

Keselamatan anak harus diposisikan sebagai pertimbangan utama dalam keberlanjutan program.