Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta berkomitmen memperkuat pemberantasan peredaran rokok ilegal yang merugikan penerimaan negara.

Aktivitas ilegal ini juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan mengancam keberlangsungan industri tembakau legal.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jakarta Hendri Darnadi menyatakan pengawasan ke depan akan berbasis pada manajemen risiko.

Pihaknya juga akan melakukan kegiatan intelijen yang lebih teliti serta memperkuat kolaborasi antarinstansi terkait.

Sinergi tersebut diperlukan guna melindungi iklim usaha yang sehat serta menjaga keberlangsungan tenaga kerja.

Masyarakat serta pelaku usaha diajak untuk bersama-sama memberikan dukungan penuh terhadap gerakan gempur rokok ilegal.

Warga diminta agar tidak membeli, menjual, menyimpan, mengedarkan, ataupun mengonsumsi produk rokok tanpa cukai tersebut.

Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Yulia Astuti turut menyoroti dampak negatif peredaran barang ilegal.

Menurutnya, kondisi tersebut sangat merugikan industri hasil tembakau legal beserta seluruh ekosistemnya dari hulu hingga hilir.

Catatan Kementerian Perindustrian menunjukkan produksi rokok yang dipasarkan di dalam negeri mengalami penurunan sekitar 3 persen.

Pertumbuhan produk domestik bruto sektor industri hasil tembakau juga terus mengalami kontraksi dalam beberapa waktu terakhir.

Pada 2024 sektor ini tumbuh 3,49 persen, lalu turun menjadi minus 1,37 persen, dan terkontraksi lagi menjadi minus 1,96 persen.

Tekanan terhadap industri legal pada akhirnya memberikan dampak nyata terhadap sektor penyerapan tenaga kerja.

Pelemahan produksi berpotensi mendorong industri melakukan pengurangan hari kerja hingga berujung pada pemutusan hubungan kerja.

Dampak peredaran rokok tanpa cukai ini juga dirasakan oleh para petani tembakau akibat penurunan penyerapan bahan baku.

Partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah mengungkap praktik produksi serta peredaran rokok ilegal.

Warga diimbau agar segera melaporkan segala temuan pelanggaran kepada Dirjen Bea Cukai untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta menyebut penindakan ini penting untuk menjaga penerimaan daerah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penerimaan pajak rokok mencapai Rp1,1 triliun pada tahun 2026.