Pemerintah pusat secara tegas membantah adanya rencana pemindahan penyaluran gaji Aparatur Sipil Negara daerah dari Bank Pembangunan Daerah menuju bank Badan Usaha Milik Negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa tidak terdapat kebijakan dari pemerintah pusat yang mengatur perpindahan rekening maupun sistem pembayaran gaji tersebut.

"Nggak ada.

Dari kita nggak ada," ujar Purbaya saat memberikan keterangan langsung di kawasan Sunter, Jakarta Utara, pada Selasa, 8 September 2026.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat tidak sedang menyiapkan perubahan apa pun terhadap mekanisme transfer maupun pola penyaluran dana ke daerah.

Apabila terdapat pemerintah daerah yang mengambil kebijakan spesifik terkait pengelolaan rekening atau penyaluran gaji ASN, keputusan itu sepenuhnya merupakan kewenangan daerah.

"Tapi kalau pemdanya yang ngatur, ya saya nggak tahu. Tapi dari pemerintah pusat nggak ada rencana seperti itu," tambah Purbaya.

Pernyataan tersebut sekaligus meluruskan berbagai isu yang sempat beredar mengenai kemungkinan perpindahan sistem pembayaran gaji pegawai negeri daerah.

Dengan demikian, penentuan bank yang dipakai untuk mendistribusikan gaji ASN daerah tetap diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan masing-masing pemerintah daerah.

Ia juga menegaskan kembali bahwa sejauh ini tidak terdapat perubahan apa pun terhadap tata cara maupun mekanisme transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah.

Kebijakan terkait penyaluran dana tersebut dipastikan berjalan seperti biasa tanpa ada intervensi aturan baru dari pusat mengenai rekening pegawai negeri.