Kebutuhan dana operasional tim Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mencapai Rp500 juta setiap bulan pada tahun 2025.

Fakta tersebut terungkap dalam persidangan kasus dugaan penerimaan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Terdakwa dalam perkara ini adalah Budiman Bayu Prasojo yang menjabat sebagai Kepala Seksi Intelijen Cukai Penindakan dan Penyidikan.

Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi mengonfirmasi aliran dana tersebut kepada saksi Ayu Sukorini.

Ayu Sukorini merupakan mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Rincian Anggaran dan Keterangan Saksi

Ayu menjelaskan bahwa anggaran resmi yang dapat dipertanggungjawabkan hanya bernilai Rp1,2 miliar setiap tahun.

Dana koordinasi tersebut tercakup di dalam Dana Operasional Kegiatan Pengamanan Kekayaan Negara pada tahun 2025.

Awalnya Djaka menyebut angka Rp300 juta yang mengacu pada administrasi yang berlaku di lingkungan Badan Intelijen Negara.

Setelah berkoordinasi dengan protokoler bernama Tohir, angka kebutuhan operasional itu berubah menjadi Rp500 juta.

Mekanisme pencairan anggaran sebesar Rp1,2 miliar tersebut tidak dilakukan sekaligus melainkan setiap tiga bulan.

Jika dihitung secara keseluruhan, kebutuhan dana operasional tersebut bisa mencapai sekitar Rp6 miliar dalam kurun waktu satu tahun.

Namun, kebutuhan itu hanya berlangsung sekitar lima bulan karena Djaka baru mulai bekerja efektif pada bulan Juni 2025.

Dari total kebutuhan yang diajukan, Ayu menyatakan hanya mampu memenuhi sekitar Rp100 juta setiap bulannya.

Dana yang bisa dipenuhi tersebut disesuaikan dengan kuitansi dan pertanggungjawaban administrasi yang sah.

Persidangan ini juga melibatkan sejumlah pejabat lain yang diduga menerima aliran dana dari pihak swasta.

Para pihak swasta tersebut berasal dari kalangan pengusaha impor yang kegiatan usahanya berkaitan dengan direktorat tersebut.

Jaksa KPK berencana menghadirkan puluhan saksi serta ratusan barang bukti untuk membuktikan dakwaan di pengadilan.