Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mendapati namanya tercatat sebagai penerima bantuan sosial pemerintah.

Politisi Partai Gerindra bernama Lisman Puja Kesuma itu masuk dalam kategori Desil 4 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

Kategori tersebut secara otomatis menempatkannya ke dalam kelompok masyarakat kelas bawah yang berhak menerima berbagai kucuran bantuan.

Merespons temuan data tersebut, ia dengan tegas membantah pernah mengajukan diri atau menerima bantuan sepeser pun dari negara.

Ia mengaku tidak pernah mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan sosial dan selama ini memang tidak pernah menerima program itu.

Kejanggalan ini membuat dirinya langsung mempertanyakan proses validasi data yang dilakukan oleh lembaga berwenang.

Ia merasa heran dari mana negara mendapatkan rujukan status sosial ekonominya karena kediamannya tidak pernah didatangi petugas.

Sejauh pengetahuannya, belum pernah ada survei atau pendataan langsung dari Badan Pusat Statistik terkait status sosial tersebut.

Karena itu, ia ingin mengetahui bagaimana proses serta sumber data tersebut bisa mencantumkan namanya ke dalam daftar warga miskin.

Ia menilai jika data seorang anggota dewan saja bisa keliru masuk kategori miskin, potensi salah sasaran bisa semakin besar.

Kesalahan semacam itu dinilai akan semakin membebani anggaran negara apabila tidak segera dievaluasi secara menyeluruh.

Ia berharap persoalan dalam pemutakhiran data ini menjadi masukan agar sistem pendataan pemerintah semakin baik.

Dengan perbaikan sistem yang ada, kucuran bantuan dari pemerintah ke depannya diharapkan bisa jauh lebih tepat sasaran.