Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menyampaikan desakan khusus kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

Ia meminta pemerintah agar tidak sekadar melakukan evaluasi administratif terhadap dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di lapangan.

Mahfud menyoroti maraknya kasus keracunan yang terjadi dan menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai masalah teknis biasa.

Ia meminta aparat penegak hukum mengambil tindakan nyata serta memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat luas.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud melalui saluran YouTube pribadinya pada hari Rabu.

Menurut Mahfud, sejumlah dapur yang diduga berkaitan dengan insiden keracunan sebelumnya belum mendapatkan sanksi hukum yang tegas.

Kondisi pembiaran tanpa pemeriksaan tersebut dinilai menjadi pemicu utama mengapa masalah serupa terus berulang.

Ia khawatir kegagalan menangani masalah ini secara serius justru akan melahirkan bencana baru di sektor pendidikan nasional.

Sejak awal pelaksanaan, Mahfud melihat ada dua masalah utama yang mencakup dugaan korupsi serta tata kelola yang belum profesional.

Meskipun demikian, ia mengakui pemerintah telah mengambil langkah positif dengan mengganti pimpinan dari Badan Gizi Nasional.

Namun, pergantian pejabat saja dinilai belum cukup jika penegakan hukum terhadap pihak yang lalai tidak berjalan.

Data menunjukkan jumlah penerima program melonjak signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemerintah didorong untuk tidak hanya mengejar cakupan penerima, tetapi juga memastikan keamanan makanan secara ketat.