Gibran Digugat Soal Syarat Wapres, Advokat Sebut Persyaratan Pendidikan Tak Terpenuhi
Advokat Subhan Palal menyatakan pandangannya terkait status hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi politik.
Ia meyakini bahwa Gibran tidak memenuhi ketentuan syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Penilaian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 169 huruf R Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Menurut pandangannya, aturan dalam undang-undang tersebut menetapkan batasan kualifikasi pendidikan yang spesifik.
Gibran dinilai tidak memenuhi syarat pendidikan karena menggunakan Surat Keterangan Penyetaraan saat mendaftar ke KPU pada Pilpres 2024.
Subhan menyebutkan bahwa ketentuan huruf R dalam undang-undang itu tidak mengakomodasi lulusan sekolah lanjutan tingkat atas luar negeri.
Penjelasan mengenai sekolah yang sederajat mencakup SMA, Madrasah Aliyah, SMK, Madrasah Aliyah Kejuruan, serta beberapa institusi pendidikan dalam negeri.
Institusi tersebut meliputi SMLB, Pondok Pesantren Salafi, Sekolah Menengah Teologia Kristen, dan Sekolah Seminari.
Seluruh satuan pendidikan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional di dalam negeri.
Ia menegaskan bahwa regulasi tersebut sama sekali tidak mencakup pendidikan luar negeri atau penggunaan surat keterangan.
Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa dokumen penyetaraan tidak dapat digunakan dan menegaskan bahwa posisinya sudah final.
Pernyataan itu disampaikan Subhan melalui kanal YouTube Forum Keadilan TV yang dikutip pada Rabu.
Gugatan terkait Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri milik Gibran sendiri saat ini telah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
Gugatan tersebut menyasar dokumen bernomor 9149/D. DI/KS/2019 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019.
Dokumen tersebut mencatat bahwa riwayat studi Gibran di Grade 12 UTS Insearch disetarakan dengan jenjang SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan.
Pihak penggugat menilai bahwa dokumen dasar penyetaraan tersebut tidak transparan dan dianggap cacat hukum.
Sejumlah pihak lain, termasuk Roy Suryo, turut mempertanyakan keabsahan bentuk dokumen yang berupa surat keterangan alih-alih surat keputusan resmi.
Update Terbaru
Penemuan Harta Karun Emas Kuno di Jalur Perjalanan Haji Arab Saudi
Rabu / 18-11-2026, 10:21 WIB
Indonesia Amankan Tiket Piala Asia U-17 2027 Usai Bungkam Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 10:21 WIB
Sukses Besar, GTA 6 Sabet Delapan Nominasi Sekaligus di TGA 2026
Rabu / 18-11-2026, 10:21 WIB
Dampak Kebijakan 70 Persen Manfaat Tambang Terhadap Saham Emiten
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Cetak Bukti Bayar Pajak STNK Online Pakai HVS A4 di Rumah
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Saham DGWG Segera Tebar Dividen Interim Setara 71,7 Persen Laba
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Tantangan Berat Bank Indonesia Menentukan Arah Suku Bunga Acuan
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Rekomendasi HP Samsung Tiga Kamera Belakang, Mulai Rp2 Jutaan
Rabu / 18-11-2026, 10:11 WIB
Fasilitas LNG Woodfibre di Kanada Terima Suntikan Dana US$ 140 Juta
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Kesenjangan ruang kelas ungkap PR besar mutu pendidikan
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Pelemahan Harga Emas Antam Hari Ini Beserta Daftar Ukurannya
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Rencana Pertemuan Puncak Putin, Xi, dan Trump di Sela KTT APEC
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Harga dan Spesifikasi Infinix Smart 20 vs Smart 20e, Pilih RAM 6GB atau Baterai Lebih Besar?
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
Anne Hathaway Dikaruniai Anak Ketiga Bersama Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB






