Pemerintahan Prabowo Subianto mendapat sorotan dari Guru Besar Universitas Airlangga sekaligus Pakar Regulasi Digital, Prof Henri Subiakto.

Henri menilai pemerintah menerapkan strategi diskreditasi yang memiliki kemiripan dengan pendekatan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Pola tersebut terlihat dari cara pemerintah menghadapi kritik dari media maupun aktivis yang menyuarakan berbagai persoalan tertentu.

Pihak yang melontarkan kritik justru dituding sebagai pihak yang berseberangan dengan kepentingan negara yang sedang berkuasa.

Henri juga menyinggung dugaan permainan di balik aksi unjuk rasa 27 Agustus lalu yang menjadikan rakyat sebagai kambing hitam.

Ia mencontohkan sikap terhadap media Tempo yang berani membongkar realitas di balik panggung atas suatu peristiwa.

Wartawan media tersebut justru mendapat tudingan sebagai Londo Ireng atau antek asing oleh pihak penguasa.

Pemberian label tersebut dinilai sebagai bagian dari strategi diskreditasi yang dilakukan secara sistematis oleh pemerintahan.

Prabowo disebut sedang berupaya membangun citra pemerintahan yang membawa narasi besar kepentingan nasional.

Upaya tersebut dikaitkan dengan konsep Make Indonesia Great Again yang menyerupai gerakan politik Donald Trump di Amerika Serikat.

Trump dikenal sering menuding media dan para pengkritiknya sebagai fake news dan enemy of the people.

Sementara itu, pemerintahan Prabowo menggunakan istilah berbeda seperti antek asing dan Londo Ireng.

Julukan buruk tersebut disematkan kepada para pengkritik seolah mereka sedang melawan kepentingan besar negara.

Pada akhirnya, persoalan utama yang disoroti adalah sejauh mana tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Publik kini dihadapkan pada pilihan untuk mempercayai penguasa atau suara media serta para aktivis.