Perdebatan mengenai keaslian dokumen ijazah Joko Widodo kini memasuki babak baru menyusul proses hukum yang menjerat Roy Suryo.

Perkara tersebut telah bergeser dari ranah administratif menuju ruang sidang pengadilan.

Pengacara Roy Suryo, Refly Harun, berharap jalannya persidangan berlangsung secara transparan dan adil. Ia menilai pembuktian di muka hakim menjadi satu-satunya cara menguji kebenaran tudingan secara objektif.

Otoritas Pengujian Dokumen

Menurut Refly, perbedaan pandangan antara pihak yang meyakini dokumen asli dan pihak yang meragukannya tidak akan pernah selesai melalui klaim sepihak.

Otoritas penentu status dokumen kini berada di tangan lembaga peradilan.

Sidang pokok perkara dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 17 September 2026. Pihaknya menyatakan telah siap menghadapi dakwaan yang memuat empat pasal berbeda.

Sorotan Terhadap Pasal Dakwaan

Pihak kuasa hukum juga menyoroti penerapan sejumlah pasal dalam dakwaan yang dinilai saling bertentangan. Pasal tersebut mencakup ketentuan terkait perusakan dokumen hingga pengaturan informasi elektronik dalam UU ITE.

Seluruh argumentasi hukum tersebut nantinya akan diuji langsung di hadapan majelis hakim. Penentuan terpenuhinya unsur pidana sepenuhnya menjadi kewenangan pengadilan yang memeriksa perkara.

Pengujian Dalil Hukum di Persidangan

Refly Harun menjelaskan bahwa empat pasal yang didakwakan kepada kliennya berkaitan dengan dugaan penghinaan, fitnah, pencemaran nama baik, serta ketentuan dalam Undang-Undang ITE.

Salah satu poin yang dipersoalkan tim kuasa hukum adalah penerapan pasal yang dianggap saling bertentangan terkait dugaan perusakan dan modifikasi dokumen.

Seluruh argumentasi tersebut kini diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme peradilan. Pengadilan diharapkan mampu menguji validitas dakwaan secara objektif agar polemik yang ada mendapat kepastian hukum yang jelas.