Pemerintah saat ini tengah mematangkan kebijakan baru yang mewajibkan kepemilikan rekening bank bagi warga berusia 17 tahun.

Langkah strategis tersebut dijalankan melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.

Program ini menyasar seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, khususnya kelompok yang selama ini belum tersentuh layanan perbankan.

Secara keseluruhan, pemerintah mematok target besar agar sebanyak 200 juta penduduk bisa terhubung dengan ekosistem perbankan.

Meskipun demikian, pihak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian belum merinci tenggat waktu pasti pencapaian target tersebut.

Proses pembukaan rekening nantinya akan terintegrasi langsung dengan Nomor Induk Kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Selain itu, pendaftaran dirancang sepenuhnya secara digital melalui aplikasi khusus yang sedang disiapkan oleh bank pelaksana.

Pemerintah juga masih terus melakukan koordinasi intensif bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Kementerian Dalam Negeri.

Untuk merealisasikan rencana besar tersebut, pemerintah memastikan bahwa mekanisme pendaftaran tidak akan merepotkan warga dengan prosedur konvensional yang panjang.

Proses pembukaan rekening nantinya berjalan sepenuhnya secara digital lewat aplikasi khusus yang dikembangkan oleh bank pelaksana, tanpa mengharuskan warga mengantre di kantor cabang.

Koordinasi lintas instansi juga terus dimatangkan bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Kementerian Dalam Negeri guna menyiapkan payung hukum dan sistem yang aman.