Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid membuka peluang kerja sama teknologi yang lebih luas dengan Amerika Serikat.

Kerja sama bilateral tersebut mencakup pengembangan kecerdasan artifisial atau AI di dalam negeri.

Pemerintah menegaskan bahwa penerapan teknologi global harus tetap mengikuti regulasi dan kepentingan nasional.

Keterbukaan terhadap inovasi teknologi perlu berjalan beriringan dengan kepastian regulasi serta perlindungan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Meutya saat menerima kunjungan Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat Joy Sakurai di Jakarta Pusat.

Tata Kelola AI dan Pendekatan Risiko

Pemerintah Indonesia kini sedang menyiapkan tata kelola AI melalui pendekatan berbasis tingkat risiko.

Regulasi ini disiapkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap teknologi.

Peta jalan AI disusun untuk melengkapi tingkat adopsi kecerdasan artifisial yang sangat tinggi di kalangan generasi muda.

Kerangka Responsible AI mengelompokkan penggunaan teknologi berdasarkan kategori risiko yang tidak dapat ditoleransi, tinggi, hingga rendah.

Amerika Serikat menawarkan sejumlah dukungan konkret untuk pengembangan kecerdasan artifisial di tanah air.

Dukungan tersebut mencakup kolaborasi melalui AI Export Center di San Francisco serta penyediaan tenaga ahli.

Selain itu, terdapat program asistensi implementasi AI bagi berbagai instansi pemerintahan.

Pertemuan kedua negara juga membahas isu penting mengenai pelindungan anak di ruang digital.

Pemerintah menerapkan pendekatan berbasis risiko dan usia alih-alih melakukan pemblokiran total.

Akses mandiri anak dibatasi berdasarkan tingkat risiko platform digital yang digunakan.

Platform berisiko tinggi ditujukan bagi pengguna berusia minimal 16 tahun, sedangkan platform risiko rendah menetapkan batas usia 13 tahun.

Perusahaan teknologi juga didorong agar mendesain produk yang lebih ramah anak.