Kementerian Pertahanan mengungkapkan tahapan pelelangan eks kapal perang KRI Ki Hajar Dewantara-364.

Langkah tersebut dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPR RI dalam rapat paripurna.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan Brigjen Rico Ricardo Sirait menjelaskan proses selanjutnya.

Presiden akan menerbitkan surat persetujuan kepada Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan lantas melakukan penilaian terhadap kondisi kapal dan memberikan persetujuan berdasarkan nilai limit.

Menteri pertahanan kemudian memberi persetujuan pemindahtanganan kepada Panglima TNI untuk ditindaklanjuti TNI AL.

Koarmada II selanjutnya mengajukan permohonan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya.

Pelaksanaan lelang dilakukan melalui mekanisme lelang non-eksekusi wajib menggunakan aplikasi e-Auction.

Seluruh hasil penjualan dari pemenang lelang nantinya akan langsung disetorkan ke kas negara.

Proses administrasi penghapusan kapal dari daftar inventaris Barang Milik Negara menyusul setelahnya.

Wakil Menteri Pertahanan Donny Eramawan menyatakan kapal perang tersebut kini sudah dalam kondisi tak layak.

Kapal buatan Yugoslavia yang dipesan pada 1978 tersebut juga telah melewati masa pakai.

Pihaknya bahkan telah melakukan pembongkaran senjata pada 2018 silam.

Pemerintah menilai pemindahtanganan melalui mekanisme penjualan secara lelang merupakan pilihan yang tepat.

Sebelumnya, kapal buatan galangan kapal Uljanik Shipyard di Split yang kini masuk wilayah Kroasia itu sempat direncanakan untuk ditenggelamkan.

Namun, dengan kondisi yang sudah tidak dapat digerakkan secara mandiri dan senjata yang sudah dilucuti sejak 2018, opsi penjualan melalui lelang dinilai sebagai keputusan yang paling rasional serta dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah.