Mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, memberikan respons tegas terkait pencatutan namanya.

Namanya disebut oleh saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji.

Abdul Muhyi selaku Kepala Seksi Pendaftaran Haji Khusus Tahun 2014-2020 menyebut nama Ace.

Nama tersebut muncul dalam daftar floating kuota haji khusus periode 2023-2024 yang diperiksa majelis.

Menanggapi hal tersebut, Ace Hasan secara terbuka membantah tudingan pencatutan nama untuk jatah pribadi.

Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah sama sekali meminta kuota haji khusus selama menjabat.

Ace menjelaskan banyak calon jemaah daftar tunggu yang datang meminta tolong kepada pimpinan Komisi VIII.

Para jemaah tersebut mengira pimpinan dewan mempunyai jalur khusus untuk langsung mengakses Kementerian Agama.

Walau demikian, ia selalu menegaskan bahwa kewenangan keberangkatan haji mutlak mengikuti aturan berlaku.

Semua aspirasi percepatan yang masuk murni diteruskan langsung ke sistem resmi Kementerian Agama.

Kementerian Agama sendiri bertindak sebagai pihak yang memegang kendali penuh atas data jemaah.

Keberangkatan haji dipastikan murni berdasarkan nomor urut daftar tunggu calon jemaah yang sah.

Jemaah yang telah memenuhi nomor urut keberangkatan sudah pasti berangkat tanpa pengecualian.

Oleh karena itu, ia menilai tuduhan pencatutan nama demi jatah pribadi sama sekali tidak berdasar.

Sidang pemeriksaan ini turut menghadirkan sejumlah saksi lain oleh jaksa penuntut umum.

Para saksi tersebut meliputi Ridwan Kurniawan, Nila Adulitya Devi, serta Saiful Mujab.

Kasus rasuah kuota haji tambahan ini diperkirakan menimbulkan kerugian negara yang cukup besar.

Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan mencatat angka kerugian mencapai Rp622.090.207.166,41.