Perdebatan mengenai keabsahan posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terus memicu perbincangan publik.

Sejumlah pihak sebelumnya mendesak Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa ulang persoalan pencalonan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, kader Partai Solidaritas Indonesia Dedy Nur Palakka memberikan bantahan keras.

Ia menyatakan secara tegas bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan Gibran.

Pernyataan itu disampaikan melalui akun media sosial pribadinya pada hari Selasa tanggal 8 September 2026.

Alasan utama penolakan tersebut berkaitan dengan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden.

Posisi presiden dan wakil presiden diperoleh melalui satu paket pemilihan umum yang tidak bisa dipisahkan.

Oleh karena itu, pembatalan terhadap pasangan terpilih tidak dapat dilakukan begitu saja melalui jalur tersebut.

Menurutnya, rakyat memiliki mekanisme demokrasi yang sah dan konstitusional untuk menentukan pemimpin.

Pembatalan paket kepemimpinan tersebut hanya bisa ditentukan oleh rakyat lewat pelaksanaan pemilihan umum.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga memberikan sindiran tajam terhadap pihak yang terus mendorong uji materi.

Upaya hukum yang disuarakan oleh Denny Indrayana tersebut dinilai sebagai angan-angan belaka.

Sebelumnya, Denny memang berulang kali mendesak lembaga peradilan konstitusi untuk menguji persoalan pencalonan Gibran.

Denny bahkan menyoroti masalah persyaratan pendidikan yang ia anggap tidak boleh diabaikan begitu saja.

Ia juga menitipkan harapan kepada sembilan hakim konstitusi untuk mengembalikan wibawa negara hukum.

Meskipun demikian, respons dari kader partai pendukung menunjukkan perlawanan narasi yang cukup kuat di ruang publik.

Hingga kini, polemik terkait pencalonan pada pemilihan umum tersebut masih terus menjadi diskursus politik.