Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari melontarkan kritik tajam terhadap pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip demokrasi ekonomi konstitusional.

Meskipun demikian, Feri menegaskan bahwa dirinya bersama rekan-rekan bukanlah pihak yang anti terhadap gerakan koperasi.

Ia bahkan mengaku mendukung keberadaan koperasi serta aktif terlibat dalam kepengurusan koperasi pegawai secara langsung.

Titik keberatan utamanya terletak pada metode pembangunan serta pelaksanaan program yang dinilai menyimpang dari gagasan para pendiri bangsa.

Menurutnya, sebuah koperasi tidak boleh hanya dibentuk secara administratif dalam jumlah besar tanpa pengelolaan yang tepat.

Selain itu, Feri turut menyoroti data lokasi program yang bersumber dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK.

Data tersebut mencatat ada 16.734 titik lokasi koperasi yang berada di dalam kawasan hutan.

Tidak hanya di dalam hutan, ratusan titik lokasi program koperasi tersebut juga tercatat berada di kawasan lautan.

Temuan data yang kontroversial ini semestinya dijadikan bahan evaluasi mendalam oleh pemerintah sebelum melanjutkan target besar.

Pemerintah diketahui memiliki target ambisius untuk membentuk koperasi hingga mencapai sekitar 80 ribu titik di berbagai wilayah.

Persoalan lokasi yang tidak lazim ini menunjukkan perlunya koreksi menyeluruh agar program dapat berjalan sesuai aturan.