Komisi XI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2027 sebesar Rp49.801.124.984.000.

Persetujuan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun dalam rapat bersama jajaran Kemenkeu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Anggaran sebesar Rp49,8 triliun itu akan dialokasikan ke dalam sejumlah pos program kerja prioritas untuk tahun anggaran mendatang.

Alokasi dana tersebut mencakup program kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi sebesar Rp78,8 miliar.

Selain itu, dana juga diarahkan untuk sektor pengelolaan penerimaan negara dengan jumlah mencapai Rp3,6 triliun.

Pemerintah pun mengalokasikan anggaran untuk pos pengelolaan belanja negara senilai Rp23,7 miliar.

Berikutnya terdapat alokasi untuk pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko sebesar Rp267,5 miliar.

Sebagian besar dari total anggaran tersebut dialokasikan untuk sektor dukungan manajemen yang mencapai Rp45,8 triliun.

Dalam rapat yang sama, Misbakhun meminta agar Kemenkeu menyampaikan laporan kinerja secara berkala setiap kuartal.

Laporan tersebut harus menyajikan informasi terukur mengenai pelaksanaan program serta penggunaan anggaran secara transparan.

Kemenkeu diminta menunjukkan keterkaitan yang jelas antara sasaran, program, keluaran, hasil, serta dampak ekonomi.

Langkah pengawasan ini bertujuan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja lembaga.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada Komisi XI DPR RI atas pengesahan anggaran tersebut.

Ia menilai berbagai masukan dan rekomendasi dari para anggota dewan sangat penting untuk meningkatkan kualitas kerja Kemenkeu.