Stok beras nasional dilaporkan berada pada level tinggi dan melimpah di gudang. Namun, kenyataan di lapangan justru memperlihatkan kelangkaan beras premium kemasan 5 kg.

Sejumlah toko ritel modern kesulitan mendapatkan pasokan stabil dari distributor. Akibat pasokan yang seret, beberapa tempat bahkan memberlakukan pembatasan pembelian.

Ketidaksinkronan Kebijakan Harga dan Hulu

Pengamat Pertanian CORE Indonesia Eliza Mardian menyatakan kelangkaan ini bukan tanda kekurangan fisik. Masalah utamanya terletak pada ketidaksinkronan antara harga gabah dan HET.

Pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kg. Di tingkat petani, harga GKP justru berkisar antara Rp7.000 hingga Rp7.500 per kg.

Kondisi tersebut membuat harga di hulu melampaui ketentuan harga eceran tertinggi di hilir. Pelaku usaha mengurangi pasokan karena ruang ekonomi menjadi sangat sempit.

Disinsentif Distribusi dan Solusi Singkat

Analis Senior ISEAI Ronny P. Sasmita menilai peritel menghadapi dilema besar.

Membeli dengan harga tinggi lalu menjual sesuai HET akan menekan margin keuntungan mereka.

Situasi ini memunculkan disinsentif distribusi yang menghambat aliran barang ke supermarket. Pemerintah didorong mengevaluasi struktur biaya secara menyeluruh.

Evaluasi mencakup harga gabah, penggilingan, logistik, hingga margin ritel. Penyesuaian aturan harga acuan dinilai mendesak agar pasokan kembali normal.