Kejaksaan Agung menegaskan bahwa tindakan penyitaan aset milik mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Lodewyk Pusung sah menurut ketentuan hukum acara pidana.

Pernyataan tersebut disampaikan pihak biro hukum dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin.

Biro hukum menjelaskan bahwa berdasarkan aturan baru KUHAP, penyidik dapat melakukan penyitaan setelah mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri setempat.

Namun dalam keadaan mendesak, penyidik diizinkan melakukan penyitaan benda bergerak tanpa izin ketua pengadilan dengan syarat tertentu.

Argumen Keadaan Mendesak dan Risiko Barang Bukti

Keadaan mendesak tersebut telah diberikan parameter jelas oleh pembentuk undang-undang di dalam aturan yang berlaku.

Dalam perkara ini, tindakan penyitaan menjadi semakin beralasan karena menyangkut perangkat elektronik dan media penyimpanan data.

Jika penyidik menunggu terlalu lama, terdapat risiko besar bahwa benda-benda tersebut dapat dipindahkan, disembunyikan, atau diubah isinya.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pihak kejaksaan meminta hakim tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro untuk menolak permohonan praperadilan pemohon.

Bantahan dan Penilaian Tim Penasihat Hukum

Sebaliknya, tim penasihat hukum Lodewyk mengungkapkan adanya bukti dugaan rekayasa perkara dalam proses hukum yang berjalan.

Mereka menyebutkan bahwa dalam waktu tiga hari kerja sejak terbitnya surat perintah penyelidikan, kejaksaan langsung melakukan upaya paksa.

Pada tanggal 3 Juni 2026 sekitar pukul 02.00 WIB dini hari, pihak kejaksaan mendatangi kediaman Lodewyk di Jalan Pengayoman Nomor 9, Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur.

Penasihat hukum menyatakan kliennya tidak pernah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan maupun panggilan pemeriksaan sebagai calon tersangka.

Kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis di Badan Gizi Nasional ini sendiri telah memproses sejumlah tersangka lain yang kini tengah berjalan penanganannya.