Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong penguatan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan reforma agraria.

Peran tersebut dijalankan melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penguatan Gugus Tugas Reforma Agraria.

Dorongan itu disampaikan dalam rapat kerja penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria di DPR RI.

Kementerian Dalam Negeri menerbitkan pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai panduan pelaksanaan kegiatan terkait.

Sinkronisasi perencanaan ini diperlukan agar agenda pemerintah pusat dan daerah berjalan selaras dan terkoordinasi dengan baik.

Kepala daerah diperkuat melalui Gugus Tugas Reforma Agraria yang dipimpin langsung oleh kepala daerah di wilayah masing-masing.

Saat ini, Gugus Tugas Reforma Agraria telah terbentuk di 38 provinsi dan 311 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia.

Bima mengatakan bahwa keterbatasan kapasitas fiskal daerah perlu mendapat perhatian khusus dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat.

Keterbatasan tersebut diatasi melalui efisiensi anggaran serta dukungan pembiayaan agar tidak menghambat pelaksanaan program.

Pemerintah daerah didorong memanfaatkan kerja sama antardaerah dan kemitraan dengan badan usaha untuk pendanaan.

Dalam penyelesaian persoalan pertanahan, Kemendagri berkoordinasi menangani tumpang tindih batas administrasi dan kawasan hutan.

Pemerintah daerah diingatkan agar tidak mengalihfungsikan tanah ulayat apabila hak masyarakat hukum adat telah diakui.

Kemendagri juga memperkuat pengelolaan aset desa melalui sistem digital untuk inventarisasi pencatatan yang sistematis.