Pemerintah secara tegas melarang alih fungsi tanah ulayat milik masyarakat adat yang sudah diakui untuk dijadikan sebagai proyek strategis nasional.

Kebijakan tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam rapat RUU Reforma Agraria.

Rapat tersebut berlangsung di Baleg DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (7/9).

Bima menyatakan bahwa tanah ulayat yang berstatus diakui tidak boleh diperlakukan layaknya tanah biasa.

Tanah tersebut tidak boleh dialihfungsikan secara sepihak hanya demi kepentingan investasi atau proyek strategis nasional.

Ia turut memberikan peringatan keras kepada pemerintah daerah agar tidak bersikap sewenang-wenang terhadap tanah adat.

Keberadaan tanah ulayat sendiri sudah diatur secara resmi di dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pihaknya memastikan pemerintah daerah tidak akan menguasai ataupun mengalihfungsikan tanah ulayat secara sepihak.

Sebagai langkah antisipasi, Kementerian Dalam Negeri mendorong integrasi data Rencana Tata Ruang Wilayah.

Integrasi data tersebut melibatkan pemerintah daerah serta Badan Pertanahan Nasional guna menghindari izin ganda.

Penyusunan tata ruang wilayah ini harus merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021.

Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian ATR/BPN akan segera memastikan integrasi data pertanahan tersebut berjalan.

Sinkronisasi data ini akan dimatangkan melalui forum lintas sektor serta kegiatan evaluasi rancangan peraturan daerah terkait.

Langkah tersebut diambil guna menjamin data pertanahan nasional sudah benar-benar masuk ke dalam RTRW tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.