Manipulasi Ekspor Bubur Kertas, Toba Pulp Lestari Tersangka Korupsi
Kejaksaan Agung menetapkan PT Toba Pulp Lestari sebagai tersangka korporasi dalam kasus korupsi transfer pricing yang berlangsung pada periode tahun 2008-2025.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Saiful Bahri Siregar menyatakan perusahaan tersebut terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
Tindakan melawan hukum itu berupa under invoicing dengan cara mengubah serta memanipulasi HS Code produk pulp yang dihasilkan secara karakteristik maupun harga.
Produk yang seharusnya merupakan dissolving pulp diubah menjadi produk paper grade pulp atau bleached hardwood kraft pulp atau BHKP.
Barang olahan bubur kertas tersebut kemudian dijual oleh PT Toba Pulp Lestari kepada Macau Marketing International Ltd serta Asia Pacific Rayon.
Saiful menyebutkan bahwa korporasi ini juga tidak menyerahkan dokumen transfer pricing dan laporan SPT Pajak Badan kepada kantor pelayanan pajak.
PT Toba Pulp Lestari secara melawan hukum bekerja sama dengan pejabat yang berwenang agar tidak dilakukan pengawasan secara ketat.
Proses review serta telaah KKP dan LHP juga tidak didasarkan pada audit program yang sudah disusun oleh penyelenggara negara.
Akibat dari rangkaian tindakan manipulatif tersebut, aksi transfer pricing ini mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga mencapai Rp2 triliun.
Tim penyidik langsung menetapkan korporasi PT Toba Pulp Lestari Tbk sebagai tersangka berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan.
Kejagung sebelumnya juga telah menetapkan dua pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu sebagai tersangka yang bertugas menjadi supervisor dalam pemeriksaan pajak.
Direktur sekaligus Corporate Secretary Toba Pulp Lestari, Anwar Lawden, menyatakan perseroan telah menerima informasi terkait perkara tersebut.
Pihak perseroan saat ini masih melakukan pendalaman serta verifikasi internal atas kasus dugaan korupsi transfer pricing yang tengah diusut Kejagung.
Perusahaan berkomitmen menyampaikan informasi lebih lanjut kepada Bursa Efek Indonesia dan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Update Terbaru
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Alasan warga Arab di Israel banyak berkarier sebagai tenaga medis
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Serpihan Pesawat Pan Am 812 Tersebar di Hutan Buleleng
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Organisme Purba Raksasa Berusia 400 Juta Tahun Ini Bukan Pohon Maupun Jamur
Rabu / 18-11-2026, 05:57 WIB
Norwegia Taklukkan Denmark 3-2 untuk Amankan Tiket Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB
Portugal Kalahkan Wales 3&2 dan Lolos Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB
YAAMPUN! Terikat Janji Gagal jadi Runner Up, Inilah Acara TV dengan Rating Terbaik Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 05:52 WIB
Penguatan Sektor Asuransi Dijalankan OJK Lewat Lima Pilar Strategis
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Persiapan Pindah Karier ke Bidang HR Tanpa Latar Psikologi
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Nilai Tukar Rupiah Rebound Mengakhiri Perdagangan di Rp18.256
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Lonjakan Harga Minyak Dunia Dipicu Ketegangan AS dan Iran
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Pasar Saham Wall Street Melemah Diikuti Koreksi Sektor Teknologi
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB






