Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada Kepolisian Republik Indonesia terkait penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan.

Kepala Negara meminta aparat penegak hukum tidak hanya berhenti pada penindakan individu di lapangan.

Aparat kepolisian sebelumnya telah menetapkan sebanyak 138 orang sebagai tersangka dari total 200 laporan polisi yang diterima.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjelaskan bahwa dari jumlah tersebut, sebanyak 119 orang diduga melakukan pembakaran secara sengaja.

Sementara itu, 19 tersangka lainnya harus menjalani proses hukum akibat unsur kelalaian.

Selain penetapan tersangka perorangan, Polri saat ini masih mendalami proses hukum terhadap delapan korporasi.

Penelusuran Keterlibatan Perusahaan

Presiden meminta identitas perusahaan yang diduga terlibat dalam pembukaan lahan pascakebakaran segera ditelusuri secara serius.

Nama-nama korporasi tersebut diminta untuk dilaporkan secara langsung kepada Presiden.

Pemerintah juga menyoroti pola alih fungsi lahan yang berubah menjadi perkebunan dalam waktu sangat singkat setelah insiden kebakaran.

Di samping delapan korporasi yang sedang ditangani, aparat turut mendalami kemungkinan unsur pidana dari perusahaan yang sudah dijatuhi sanksi.

Tercatat ada 18 perusahaan yang telah dikenai sanksi pembekuan izin operasional.

Selain itu, sebanyak 42 perusahaan lainnya sudah menerima sanksi pencabutan izin guna pemeriksaan lebih lanjut.

Langkah tersebut dikoordinasikan langsung bersama kementerian terkait termasuk Kementerian Kehutanan serta Kementerian Lingkungan Hidup.

Sejumlah menteri terkait dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan juga diminta ikut mendalami pemilik asli di balik pengelolaan perusahaan.

Pemerintah menegaskan tidak akan ragu mencabut seluruh izin dan Hak Guna Usaha jika terbukti ada pelanggaran hukum yang dilakukan.