Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengajukan pagu anggaran Kementerian Keuangan untuk 2027 sebesar Rp49,8 triliun.

Sekitar 92 persen dari total anggaran tersebut dialokasikan secara khusus untuk menjalankan Program Dukungan Manajemen.

Nilai persis pagu yang diajukan mencapai Rp49.801.124.984.000 untuk mengampu lima program utama Kemenkeu pada 2027.

Besarnya alokasi pada Program Dukungan Manajemen membuat empat program lain di kementerian tersebut mendapat porsi lebih kecil.

Program Pengelolaan Penerimaan Negara memperoleh Rp3,62 triliun, sedangkan Pengelolaan Perbendaharaan mendapat Rp267,58 miliar.

Sementara itu, Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi hanya memperoleh anggaran sekitar Rp78,86 miliar.

Program Pengelolaan Belanja Negara menjadi pos dengan pagu paling kecil, yakni sekitar Rp23,78 miliar.

Rincian Alokasi Anggaran Kemenkeu

Anggaran Rp45,81 triliun pada Program Dukungan Manajemen tidak hanya dipakai untuk mengurus urusan administrasi internal.

Kemenkeu turut memasukkan agenda transformasi sistem dan proses bisnis ke dalam pos anggaran yang sangat besar tersebut.

Agenda yang disiapkan mencakup penguatan Indonesia National Single Window serta perbaikan Coretax System secara menyeluruh.

Selain itu, terdapat alokasi untuk Smart Customs and Excise System serta digitalisasi proses bisnis lewat Office Automation.

Purbaya menyampaikan usulan tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Senin (7/9/2026).

Kinerja Kemenkeu sepanjang 2026 menjadi landasan utama bagi kementerian dalam menyusun rencana kerja tahun berikutnya.

Pendapatan negara hingga semester I-2026 tercatat mencapai Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,3 persen secara tahunan.

Adapun belanja negara pada periode yang sama mencapai Rp1.656 triliun atau mencatat pertumbuhan 18,2 persen secara tahunan.

Realisasi pembiayaan hingga semester I-2026 mencapai angka Rp452 triliun atau mengalami pertumbuhan 59,4 persen tahunan.

Purbaya berharap usulan anggaran tersebut mampu memperkuat stabilitas fiskal serta kualitas layanan publik nasional.