Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk menyelesaikan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara online.

Pembayaran PBB-P2 DKI kini bisa dilakukan lewat berbagai platform e-commerce dan internet banking tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan pajak terdekat.

Warga diimbau segera melunasi kewajiban perpajakan tersebut sebelum batas akhir yang telah ditetapkan jatuh pada tanggal 30 September 2026.

Ketentuan yang berlaku menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran akan mendatangkan sanksi administratif sebesar 1 persen yang dihitung setiap bulan.

Melakukan pembayaran lebih awal membantu masyarakat menghindari risiko lupa sekaligus memastikan seluruh administrasi terselesaikan secara tepat waktu.

Pemerintah daerah juga menyediakan program keringanan pokok PBB-P2 sebesar 5 persen bagi masyarakat yang berlaku mulai 1 Agustus sampai 30 September 2026.

Potongan keringanan tersebut akan didapatkan oleh Wajib Pajak secara otomatis saat mereka melakukan proses pembayaran sesuai dengan ketentuan.

Bagi warga yang masih mempunyai tunggakan dari tahun 2021 hingga 2025, tersedia pula kebijakan keringanan tersendiri berdasarkan aturan resmi.

Kontribusi yang diberikan melalui pembayaran pajak ini mendukung penuh berbagai program penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan publik di Jakarta.

Warga Jakarta diminta memanfaatkan fasilitas kanal digital yang tersedia dan tidak menunda pembayaran hingga mendekati tenggat waktu akhir.