Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengeluarkan instruksi untuk membongkar beberapa pos permukiman tertentu di wilayah Tepi Barat.

Kebijakan tersebut diambil setelah pemerintahannya dikabarkan menerima tekanan dari Amerika Serikat terkait aktivitas di wilayah pendudukan.

Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyampaikan bahwa perintah evakuasi itu menyangkut pos-pos terdepan tanpa izin resmi.

Pos-pos tersebut diketahui dibangun di atas lahan yang berada di bawah kendali penuh Otoritas Palestina.

Sejumlah media lokal Israel melaporkan bahwa langkah ini menyusul desakan kuat dari Washington.

Kendati demikian, kantor Perdana Menteri Israel masih belum memberikan komentar resmi mengenai laporan tersebut.

Perintah pembongkaran ini muncul menyusul rencana pemerintah Israel menggalakkan proyek permukiman E1.

Proyek pembangunan tersebut dikecam dunia karena membelah wilayah Tepi Barat, namun Tel Aviv tetap melanjutkan agendanya.

Aktivitas perluasan permukiman di bawah kepemimpinan Netanyahu memang terus mengalami peningkatan signifikan.

Wilayah Tepi Barat juga menjadi lokasi meningkatnya kekerasan oleh pemukim ilegal terhadap warga Palestina sejak Oktober 2023.

Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, secara terbuka mengecam berbagai aksi kekerasan tersebut.

Huckabee menegaskan bahwa tindakan kriminal harus mendatangkan konsekuensi berat bagi para pelakunya.

Israel sendiri tercatat telah menduduki kawasan Tepi Barat sejak tahun 1967 silam hingga saat ini.

Komunitas internasional berulang kali mengecam pembangunan permukiman ilegal yang terus dilakukan.