Situasi politik nasional usai demonstrasi pada 27 Agustus 2026 dikabarkan telah memasuki fase baru yang dinilai serius oleh pengamat.

Mantan anggota Badan Intelijen Negara, Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, menyampaikan analisis mengenai dinamika politik tersebut.

Ia mengklaim adanya operasi garis dalam yang dikaitkannya dengan mantan Presiden Joko Widodo terhadap kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Sri Radjasa, gerakan yang ia maksud kini telah mencapai tahap keempat dalam rangkaian pertarungan di belakang pemerintahan.

Fase tersebut diistilahkan sebagai pemenggalan kepala tanpa kudeta saat dirinya berbicara dalam kanal Speak Up Abraham Samad pada Jumat.

Pernyataan itu diungkapkan ketika ia membahas peristiwa kerusuhan yang menyertai aksi demonstrasi pada tanggal 27 Agustus 2026.

Ia menilai rangkaian kejadian di lapangan tidak bisa sekadar dipahami sebagai bentrokan biasa antara massa dan aparat keamanan.

Sri Radjasa mengeklaim terdapat pihak-pihak tertentu yang mengendalikan kelompok perusuh sekaligus pihak kepolisian selama aksi berlangsung.

Kejanggalan pembakaran sejumlah pos polisi turut dijadikan dasar dalam membangun analisis mengenai permainan kepentingan elite.

Selain itu, ia menyinggung serangan kelompok yang dikaitkan dengan GRIB Jaya serta rangkaian kejadian yang berujung kematian seseorang bernama Bambang.

Gerakan massa atau people power dinilai dapat berubah menjadi instrumen politik ketika kelompok elite memiliki ambisi besar merebut kekuasaan.

Persaingan kepentingan tersebut dikatakan sudah terjadi di ruang tertutup dan dinilai sebagai kondisi yang membahayakan stabilitas.

Namun, seluruh dugaan mengenai operasi garis dalam dan keterkaitan Jokowi tersebut masih sebatas klaim dan analisis pribadi.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak Joko Widodo terkait tudingan yang disampaikan Sri Radjasa.