Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendadak menjadi sasaran kritik dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Kerakyatan.

Koordinator BEM SI Kerakyatan, Satria Noval Putra Ansar, menilai bahwa esensi kepemimpinan anak muda seharusnya tidak diukur semata-mata dari faktor usia.

Sikap dalam merespons berbagai persoalan, kualitas pemikiran, serta keberpihakan kepada rakyat jauh lebih penting untuk diperhatikan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Satria dalam sebuah tayangan YouTube Forum Aktual yang membahas evaluasi kepemimpinan nasional.

Anak muda bukan sekadar soal umur, melainkan tentang sikap dan keberpihakan yang jelas kepada masyarakat luas.

Jika dirasa tidak cakap dan tidak mampu mewakili anak muda, ia menyarankan agar yang bersangkutan mengundurkan diri.

Diskusi tersebut juga menyoroti evaluasi terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo selama dua periode sebelumnya.

BEM SI Kerakyatan menilai bahwa pemerintahan Jokowi selama sepuluh tahun terakhir telah gagal menjaga esensi demokrasi dan konstitusi.

Salah satu persoalan utama yang mendapat sorotan tajam adalah terjadinya kemunduran demokrasi di tanah air.

Satria juga menyinggung revisi Undang-Undang KPK yang dianggap sebagai titik awal pelemahan agenda pemberantasan korupsi.

KPK disebut sebagai anak kandung reformasi yang seharusnya dijaga independensinya, bukan malah dilemahkan.

Selain itu, kritik keras juga diarahkan pada praktik autocratic legalism serta persoalan etika dalam penyelenggaraan negara.

Dinamika di balik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dianggap sebagai salah satu masalah paling serius.

Keputusan tersebut dinilai menjadi jalan mulus bagi pencalonan Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024.

Aturan dalam pertandingan dinilai telah diubah hanya demi menguntungkan satu pihak tertentu saja.