Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan baru terkait kegiatan belajar mengajar di wilayahnya.

Dinas Pendidikan resmi menerapkan metode Pembelajaran Jarak Jauh bagi seluruh satuan pendidikan.

Kebijakan tersebut mulai berlaku pada hari Senin, 7 September 2026, sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Langkah ini diambil menyusul meluasnya sebaran dampak abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau.

Keputusan penting ini tertuang secara resmi dalam Surat Edaran Nomor 91/SE/2026.

Surat edaran itu membahas tentang peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman paparan abu vulkanik.

Pemprov DKI Jakarta mengambil langkah antisipatif ini untuk melindungi para siswa serta warga sekolah.

Aturan Pembelajaran Jarak Jauh ini mencakup seluruh jenjang pendidikan yang ada di wilayah Jakarta.

Cakupan sekolah tersebut meliputi sekolah negeri maupun sekolah swasta tanpa terkecuali.

Jenjang pendidikan yang dilibatkan mulai dari PAUD, SKB, PKBM, SLB, SD, SMP, SMA, hingga SMK.

Pemerintah menempatkan aspek keselamatan dan kesehatan anak-anak sebagai prioritas utama.

Anak-anak dinilai masuk ke dalam kelompok yang rentan terhadap gangguan kesehatan akibat partikel abu.

Akun Instagram resmi @dkijakarta menyatakan bahwa perlindungan anak adalah hal yang diutamakan.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta meminta seluruh kepala sekolah untuk mendampingi pelaksanaan kebijakan ini.

Pemantauan ketat diperlukan agar proses belajar mengajar tetap berjalan optimal di tengah situasi darurat.