Pemerintah kini menempatkan perusahaan tambang sebagai bagian dari kekuatan utama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 terkait kewajiban tersebut.

Melalui aturan ini, pemegang izin pertambangan diminta menyiapkan sistem pencegahan kebakaran serta sarana tanggap darurat. Salah satu alat yang wajib disediakan di wilayah konsesi adalah ekskavator.

Kewajiban tersebut tertuang dalam diktum keenam angka 6 huruf b aturan baru tersebut. Perusahaan diwajibkan menyusun sistem manajemen pencegahan kebakaran secara menyeluruh.

Alat berat seperti ekskavator dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya pemadaman ketika terjadi kebakaran di lapangan. Selain itu, alat tersebut bisa dipakai untuk menggali kanal guna mengatur aliran air.

Setelah penanganan selesai, alat berat juga dapat membantu masyarakat membuka lahan tanpa metode pembakaran. Pemerintah turut mengarahkan perusahaan agar memperkuat kegiatan patroli bersama warga.

Kebijakan ini mencakup pendekatan baru agar penanganan bencana tidak hanya mengandalkan pihak pemerintah daerah dan aparat saja. Pemegang izin usaha lainnya juga diminta mengoptimalkan peran mitigasi kebakaran.

Pemerintah daerah diminta memfasilitasi pembentukan konsorsium alat berat antara pelaku usaha dan masyarakat setempat. Langkah ini diharapkan mempercepat respons penanggulangan bencana di berbagai wilayah.

Instruksi Presiden tersebut tidak hanya menyasar sektor pertambangan, tetapi juga melibatkan pemegang perizinan usaha lainnya. Pemerintah mengarahkan sektor perkebunan untuk memastikan ketersediaan fasilitas mitigasi kebakaran yang memadai.

Kementerian Lingkungan Hidup serta Badan Pengendalian Lingkungan Hidup turut diminta memastikan para pemegang hak menyiapkan unit tanggap darurat.

Dengan pembagian tanggung jawab yang lebih luas ini, respons terhadap ancaman kebakaran hutan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terpadu.