Anulir pemecatan serta penjatuhan pidana badan yang lebih ringan dinilai memperlihatkan impunitas tentara melalui peradilan militer.

Perwakilan tim pendamping menyebut amar putusan banding menimbulkan ketidakjelasan dan pertanyaan serius mengenai status pidana tambahan.

Ketidakjelasan ini memperkuat kekhawatiran publik bahwa peradilan militer menjadi wadah perlindungan bagi sesama prajurit.

Tanggapan Resmi dari Markas Besar TNI

Menanggapi putusan tersebut, Kepala Pusat Penerangan TNI menyatakan bahwa institusinya tidak ikut campur terhadap putusan pengadilan.

Markas Besar TNI menegaskan sikap untuk menghargai independensi serta kewenangan hakim dalam memutus perkara.

Pihak TNI menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Militer merupakan ranah peradilan militer yang secara kelembagaan berada di bawah Mahkamah Agung.

Oleh karena itu, seluruh proses hukum yang berjalan tetap dihargai sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di lingkungan peradilan militer.