Menteri Hak Asasi Manusia mendorong pengajuan kasasi terhadap putusan banding Pengadilan Tinggi Militer.

Vonis banding tersebut menganulir sanksi pemecatan bagi anggota Badan Intelijen Strategis TNI yang terlibat.

Dorongan Kasasi Melalui Oditur

Pernyataan tersebut disampaikan lewat akun media sosial pribadi pada Sabtu siang.

Pihak yang berwenang mengajukan kasasi atas vonis banding adalah oditur militer.

Hal itu dikonfirmasi langsung terkait perwakilan kepentingan korban di dalam proses peradilan.

Tuntutan Keadilan Korban

Putusan pengadilan dinilai harus mencerminkan kepekaan sosial serta rasa keadilan bagi korban.

Tindakan penyerangan tersebut dinilai mencederai kehormatan negara serta institusi militer.

Rincian Hukuman Para Terdakwa di Tingkat Banding

Berdasarkan vonis banding untuk nomor perkara 56-K/PMT-II/BDG/AL/VI/2026 tersebut, terdakwa I Sersan Dua Edi Sudarko dihukum dengan pidana 2 tahun dan 6 bulan penjara.

Terdakwa II Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi dihukum dengan pidana 2 tahun penjara.

Sedangkan terdakwa III Kapten Nandala Dwi Prasetyo sementara itu dihukum dengan pidana 2 tahun penjara, dan Terdakwa IV Letnan Satu Sami Lakka dihukum dengan pidana 1 tahun dan 6 bulan penjara.

Majelis hakim juga memerintahkan para terdakwa tetap ditahan di dalam proses hukum lanjutan ini.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menghukum Terdakwa I dengan pidana 3 tahun penjara serta Terdakwa II dengan pidana 2 tahun dan 6 bulan penjara.

Keduanya berperan sebagai eksekutor utama dalam aksi penyiraman air keras terhadap korban.

Kritik dari Tim Advokasi untuk Demokrasi

Tim Advokasi untuk Demokrasi yang mendampingi korban menyebut putusan banding terhadap anggota BAIS TNI ini telah membuktikan peradilan sesat.