Sebelumnya, kredit pajak pernikahan berlaku bagi penduduk asing yang mendaftarkan pernikahan di Korea Selatan.

Rencana subsidi pernikahan tersebut tidak sepenuhnya mendapat sambutan positif.

Sejumlah warga mempertanyakan alasan pemerintah memberikan bantuan khusus kepada pasangan menikah.

Masyarakat lajang juga menghadapi tekanan biaya hidup dan perumahan yang tinggi.

Perdebatan muncul terkait bentuk keluarga yang diakui dalam kebijakan tersebut.

Kelompok LGBTQ+ menilai program tersebut belum mencerminkan perubahan struktur keluarga.

Perubahan struktur rumah tangga memang semakin terlihat di Korea Selatan.

Jumlah rumah tangga tanpa hubungan pernikahan meningkat dari 214.000 pada 2015 menjadi 545.000 pada 2023.

Sejumlah perusahaan Korea Selatan menawarkan tunjangan finansial kepada karyawan lajang.

Perusahaan tersebut meliputi LG U+, SK Securities, and KB Securities.

Kebijakan baru ini menempatkan kembali persoalan pernikahan dan dukungan sosial sebagai perdebatan.

Pemerintah berharap insentif finansial dapat membantu mendorong masyarakat membangun keluarga.