Pemerintah Korea Selatan berencana memberikan insentif tunai kepada pasangan yang mendaftarkan pernikahan mulai tahun depan.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong angka pernikahan di tengah rendahnya angka kelahiran.

Mulai 1 Januari 2027, pasangan yang mendaftarkan pernikahan akan menerima subsidi tunai dengan total 1 juta won.

Dana tersebut setara dengan sekitar Rp 13 juta atau masing-masing 500.000 won atau Rp 6,5 juta.

Bantuan itu diberikan satu kali seumur hidup kepada warga yang memenuhi syarat.

Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga Korea Selatan mengumumkan anggaran sebesar 166,3 miliar won untuk program ini.

Mereka yang pernah menikah sebelumnya tetap dapat memperoleh subsidi ketika menikah kembali.

Syarat utamanya adalah mereka belum pernah menerima bantuan serupa sebelumnya dari pemerintah.

Program subsidi tunai ini akan menggantikan skema kredit pajak pernikahan yang berlaku sebelumnya.

Skema lama memberikan manfaat hingga 500.000 won bagi pasangan yang memenuhi persyaratan.

Pemerintah mengganti skema karena kredit pajak dinilai kurang bermanfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dengan sistem pembayaran tunai, manfaat program diharapkan dapat diterima secara lebih langsung.

Namun, masih terdapat pertanyaan mengenai siapa saja yang berhak memperoleh subsidi tersebut.

Pertanyaan itu khususnya terkait status kewarganegaraan warga negara asing.

Pejabat Kementerian Kesetaraan Gender menyatakan anggaran telah dialokasikan berdasarkan undang-undang.

Meski demikian, pemerintah masih menyusun aturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program.

Pemerintah telah memastikan warga negara Korea akan tercakup dalam kebijakan tersebut.

Keputusan mengenai apakah warga negara asing mendapatkan subsidi masih belum ditetapkan.