Universitas Gadjah Mada akhirnya memberikan respons resmi mengenai tuduhan ijazah S1 Fakultas Kehutanan milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Pihak kampus menilai bahwa dugaan pemalsuan dokumen pendidikan oleh pihak luar sama sekali tidak bisa dikaitkan dengan institusi pencetak aslinya.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Wening Udasmoro, menyampaikan analogi sederhana untuk memperjelas posisi perguruan tinggi.

Ia mencontohkan situasi hipotetis ketika seseorang memalsukan dokumen kelulusan dari universitas ternama dunia seperti Oxford di Inggris.

Menurutnya, tindakan oknum yang memalsukan dokumen tersebut tentu tidak memiliki hubungan sama sekali dengan institusi perguruan tinggi yang dicatut.

Pernyataan tersebut disampaikan secara terbuka melalui kanal YouTube resmi kampus dalam sebuah sesi klarifikasi pada 22 Agustus 2025.

Sebelumnya, isu mengenai dugaan ijazah yang dicetak di kawasan Pasar Pramuka sempat mencuat akibat spekulasi politik dari sejumlah aktivis.

Namun, klaim tersebut diketahui tidak didukung oleh adanya bukti hukum yang sah di tengah polemik yang berkembang di ruang publik.

Saat ini, proses hukum terkait tuduhan dokumen palsu tersebut sudah mulai bergulir di ranah persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Jaksa Penuntut Umum tercatat baru saja membacakan ulang surat dakwaan yang ditujukan kepada Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa.

Pihak terdakwa juga sempat melayangkan gugatan praperadilan serta eksekusi yang memicu perdebatan hukum mengenai keabsahan bukti digital.

Menanggapi berbagai desakan publik, Joko Widodo menyatakan kesiapannya untuk menghadirkan seluruh dokumen pendidikannya secara langsung.

Mulai dari ijazah tingkat SD, SMP, SMA, hingga jenjang S1 UGM siap dibawa ke hadapan Majelis Hakim demi membuktikan keasliannya.