Presiden Prabowo Subianto menerima laporan penting mengenai penertiban kawasan hutan di kediamannya yang berlokasi di Hambalang, Jawa Barat.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang dipimpin secara langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin pada hari Jumat.

Dalam kesempatan itu, Satgas PKH memaparkan berbagai temuan lapangan serta pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan hutan.

Aktivitas penambangan ilegal turut menjadi bagian dari laporan hasil penertiban yang diserahkan kepada kepala negara dalam pertemuan tersebut.

Selain laporan penertiban, Satgas PKH juga menyampaikan perkembangan terkait penetapan denda administratif bagi para pelanggar kawasan hutan.

Rangkaian sanksi denda administratif baru ini dijadwalkan bakal diumumkan secara resmi kepada publik pada minggu kedua September mendatang.

Menanggapi laporan tersebut, pihak Sekretariat Kabinet menyampaikan instruksi tegas melalui akun Instagram resmi lembaga pemerintah.

Prabowo menegaskan agar seluruh proses penegakan hukum terhadap pelanggar pemanfaatan kawasan hutan dijalankan secara profesional.

Seluruh rangkaian eksekusi di lapangan juga diminta agar dilakukan secara transparan demi menjaga kelestarian kawasan hutan negara.

Langkah penertiban ini merupakan upaya berkelanjutan pemerintah untuk memastikan pemanfaatan hutan berjalan sesuai ketentuan berlaku.

Sekretariat Kabinet lewat akun Instagram resminya menegaskan instruksi lanjutan dari kepala negara usai pertemuan tertutup di Hambalang tersebut.

Prabowo menghendaki agar penegakan hukum berjalan tanpa kompromi serta transparan dan akuntabel demi menjaga kawasan hutan secara optimal.