Penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis pada Badan Gizi Nasional mengungkapkan temuan aset dalam jumlah besar.

Kejaksaan Agung menyita aset bernilai sekitar Rp8,43 miliar yang berkaitan dengan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana.

Salah satu barang bukti yang mencuri perhatian penyidik adalah uang tunai 240 ribu dolar AS.

Uang asing dalam jumlah fantastis tersebut ditemukan tersimpan di dalam mobil Suzuki Carry pikap.

Kendaraan bak terbuka itu terparkir di lantai B1 Apartemen Sentul Tower, kawasan Sentul City.

Dadan Hindayana sendiri tercatat menjabat sebagai Kepala BGN sejak Agustus 2024 hingga 2 Juni 2026.

Selain mata uang asing di pikap, penyidik menemukan sejumlah barang berharga lainnya.

Petugas mengamankan satu jam tangan Rolex dengan estimasi nilai mencapai Rp300 juta.

Sebuah mobil Toyota Innova Zenix turut disita dalam rangkaian penggeledahan tersebut.

Penyidik juga mendapati uang tunai 20 ribu dolar AS beserta uang rupiah di dalam mobil Honda WR-V.

Sejumlah uang tunai senilai Rp24,5 juta ditemukan tersimpan di dalam kendaraan Toyota Avanza.

Masih ada temuan uang tunai lainnya senilai Rp540,29 juta yang turut diamankan oleh penyidik.

Tindakan penyitaan ini juga menyasar pihak lain yang turut menjabat di instansi tersebut.

Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi periode September 2025 hingga Juni 2026, Sony Sonjaya, ikut terseret.

Dari pihak Sony Sonjaya, penyidik menyita satu jam tangan bermerek Bell & Ross.

Aset lain yang diamankan meliputi perhiasan cincin berhias batu safir biru alami.

Penyidik juga menyita batu permata rubi alami serta hessonite alami dari lokasi berbeda.

Satu unit batu permata berwarna biru muda transparan turut menambah daftar barang bukti.

Seluruh proses penyitaan aset para tersangka telah mengantongi persetujuan ketua pengadilan negeri setempat.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna memberikan keterangan resmi terkait pemanfaatan barang bukti.

Seluruh aset yang disita nantinya diproyeksikan untuk pembayaran uang pengganti.

Mekanisme tersebut akan dijalankan apabila perkara hukum ini telah berkekuatan hukum tetap.