Kebijakan penggunaan Dana Desa untuk membayar cicilan utang Program Koperasi Desa Merah Putih menuai sorotan tajam dari pegiat media sosial.

Total utang pokok program tersebut mencapai Rp240 triliun dan rencananya akan dicicil selama 6 tahun ke depan dari anggaran negara.

Masyarakat desa dikritik karena harus menanggung beban cicilan padahal tidak pernah dilibatkan sejak awal pembentukan koperasi.

Ahmad Arif mempertanyakan keputusan tersebut melalui akun pribadinya setelah mengetahui alokasi dana desa disiapkan untuk mencicil pinjaman.

Ia menilai warga tidak pernah menyetujui pinjaman maupun menggelar rapat anggota terkait keputusan utang bernilai fantastis itu.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa pemerintah memang memakai pos alokasi Dana Desa.

Dana tersebut bersumber dari penyesuaian anggaran yang dialihkan khusus guna mendanai cicilan program koperasi tersebut.

Anggaran cicilan tahunan yang harus disiapkan mencapai sekitar Rp40 triliun per tahun dari total kewajiban yang ada.

Cicilan pertama dari program ini dijadwalkan jatuh tempo serta mulai dibayarkan pada akhir September 2026.

Pemerintah memastikan pemotongan pos Dana Desa sebagai bentuk penyesuaian anggaran sudah dilakukan.

Besaran cicilan yang harus dibayarkan setiap tahunnya diambil langsung dari anggaran pendapatan dan belanja negara melalui penyesuaian pos dana desa.

Kebijakan pemotongan anggaran ini menuai tanda tanya besar dari berbagai kalangan terkait transparansi pengambilan keputusan pinjaman triliunan rupiah tersebut.