Ketua PERKOSMI Sancoyo Antarikso menegaskan bahwa asosiasi tidak menolak adanya kewajiban sertifikasi halal.

Namun, para pelaku industri meminta agar penerapan aturan dapat disesuaikan secara realistis dengan kondisi di lapangan.

Asosiasi mengusulkan agar kewajiban sertifikasi bahan baku difokuskan pada material yang memiliki risiko kehalalan tinggi.

Fokus utama dapat diarahkan pada bahan-bahan turunan yang berasal dari hewan sembelihan.

PERKOSMI juga mempertanyakan kemampuan lembaga pemeriksa halal dalam mengimbangi jumlah izin edar setiap bulannya.

Jumlah nomor izin edar kosmetik tahun sebelumnya bahkan mencapai angka sekitar 118 ribu produk secara keseluruhan.

Sancoyo menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur serta regulasi yang jelas sebelum aturan ini diterapkan.

Keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah sangat diperlukan demi kelancaran proses.

Sertifikasi halal dipandang sebagai langkah positif untuk mendongkrak daya saing produk kecantikan nasional.

Penerapan aturan ini diharapkan tidak menjadi beban yang justru menghambat jalannya produksi industri kosmetik.