Rencana kewajiban menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan saat membeli Bahan Bakar Minyak resmi dibatalkan oleh pihak Pertamina.

Kebijakan tersebut sebelumnya sempat direncanakan untuk diterapkan secara lokal di wilayah Sumatera Selatan saja.

Langkah pembatalan ini diambil menyusul kabar aturan itu yang mendadak viral dan memicu kehebohan publik di berbagai daerah.

PT Pertamina Patra Niaga memberikan klarifikasi bahwa aturan memperlihatkan STNK bukanlah sebuah kebijakan dengan skala nasional.

Perusahaan menegaskan bahwa mekanisme tersebut murni merupakan rencana pengawasan lokal yang dikhususkan bagi kawasan Sumatera Selatan.

Menanggapi isu yang telanjur meluas, Pertamina akhirnya memutuskan untuk membatalkan penerapan aturan tersebut secara keseluruhan.

Kini aturan pembelian Bahan Bakar Minyak di seluruh stasiun pengisian di Indonesia tetap berjalan normal seperti regulasi standar.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menyatakan bahwa perusahaannya mendengarkan aspirasi warga.

Pihaknya meminta Regional Sumatera Bagian Selatan untuk menghentikan implementasi mekanisme yang sempat menjadi perbincangan itu.

Manajemen juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang timbul akibat informasi yang telanjur berkembang.

Ke depannya, Pertamina memastikan setiap kebijakan penyaluran bahan bakar yang berdampak langsung akan dikoordinasikan matang.

Proses koordinasi tersebut akan melibatkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi serta pemerintah daerah terkait.

Di sisi lain, pengawasan penyaluran bahan bakar bersubsidi agar tepat sasaran akan terus diperketat oleh perusahaan.

Catatan operasional menunjukkan pembinaan telah diberikan kepada lebih dari 900 stasiun pengisian di berbagai wilayah.

Sanksi tegas mulai dari teguran tertulis hingga Pemutusan Hubungan Usaha disiapkan bagi pihak yang melanggar aturan.